IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Oleh:  Dr (Cand) Muhammad Agus Umar, M.Sc

Pendahuluan

Pada awal munculnya paradigma tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan moderenisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran ter­sebut didasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan.

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya yang tujuan utamanya tentu saja untuk mencapai kesejahteraan.

Di akhir abad ke 19, negara-negara di dunia mulai menggenjot laju pembangunannya. Peningkatan ekonomi merupakan barometer utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Hampir seluruh negara mengimplementasikan pola pembangunan konvensional yang searah dengan teori ekonomi dengan berfokus pada pertumbuhan output sebagai faktor produksi yang terdiri atas sumber daya alam, modal, tenaga kerja dan teknologi. Cara ini terbukti berhasil dengan meningkatnya produksi dunia yang pada tahun 2000 meningkat hampir tujuh kali lipat dari produksi tahun 1950 an.

Keberhasilan dalam meningkatkan produksi dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan baku yang tidak terkontrol. Akibatnya terjadi perburuan bahan baku secara besaran-besaran.  Ekspolitasi sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungan menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Luasan hutan mengalami penyusutan karena penebangan secara ilegal. Pembangunan pertanian, pertambangan, jalan dan perkotaan mendorong konversi hutan demi kepentingan pendapatan. Sumber daya air seperti sungai, danau dan laut diekspolitasi secara berlebihan. Peningkatan jumlah industri sebagai penyumbang gas-gas rumah kaca yang di lepas bebas ke udara.

Capaian di bidang industri dan ekonomi lambat laun ternyata menciptakan sebuah kesenjangan di bidang sosial. Jutaan orang di belahan dunia lain mengalamai kelaparan dan hidup di bawah kemiskinnan. Akses pendidikan, kesehatan dan standar kehidupan yang layak membuat mereka terjebak dalam kemiskinan sepanjang masa hidupnya.

Pola pembangunan konvensional juga ternyata berdampak luar biasa terhadap lingkungan. Laporan IPPC tahun 2013, kenaikan  temperatur  global  semenjak  tahun  1901  mencapai  0,89˚C.  Di kawasan  Asia  Tenggara,  tercatat  kenaikan  temperatur  pada  kisaran  0,4-1˚C. Deforestasi dan industri merupakan penyebab utama perubahan iklim yang  berdampak sangat buruk bagi dunia. Oleh karena itu diperlukan suatu komitmen yang kuat untuk merubah pola pembangunan konvensional menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah analisis deskriptif  melalui pendekatan kajian  literatur.  Literatur dan informasi yang berkitan dengan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan  dikumpulkan  kemudian  dilakukan analisis  secara  deskriptif.  Data-data  yang berkaitan  dengan pembangunan di sektor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup   di Indonesia  digeneralisir dan   dihubungkan  konsep pembangunan berkelanjutan baik yang  didasarkan pada teori maupun kesepakatan negera-negara di dunia dalam forum internasional.

Hasil dan Pembahasan

  1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development )

Sebagai sebuah konsep, pembangunan berkelanjutan (sustainable development) mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (UN Conference on the Human Environment) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang (Brutland Report, PBB 1987). Di dalamnya terkandungn dua gagasan penting: (a) gagasan “kebutuhan” yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia, dan (b) gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan ingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Gambar. 1  Model Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Setiawan, 2000)

Menurut Heal dalam Fauzi (2004), konsep keberlanjutan, paling tidak mengandung dua dimensi yaitu pertama, dimensi waktu karena keberlanjutan pasti menyangkut apa yang terjadi di masa mendatang.  Kedua, adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumberdaya alam dan lingkungan.

Pezzey (1992) melihat keberlanjutan dari sisi yang berbeda, yaitu dilihat dari pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan statik diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah.

Karena adanya multi dimensi, dan multi interpretasi, maka terdapat dua hal yang secara implisit menjadi perhatian yaitu pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian terhadap kesejahteraan (well being) generasi mendatang.

Gambar 2. Model Konsep Pembangunan Berkelanjutan Campbell

Pembangunan berkelanjutan juga sering dijabarkan dengan perbaikan kualitas hidup yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan (carrying capacity). Secara umum, keberlanjutan diartikan sebagai continuing without lessening yang berarti melanjutkan aktivitas tanpa mengurangi.

  1. Konsep Perubahan Iklim (Climate Change)

Perubahan iklim adalah suatu peristiwa dimana terjadi perubahan secara signifikan pada iklim seperti suhu udara atau curah hujan dalam kurun waktu 10 tahun atau lebih. Jika iklim mengalami perubahan maka rata-rata selama 10 tahun suhu udara, curah hujan, atau jumlah hari matahari bersinar akan ikut berubah.

Sederhananya, iklim adalah apa yang kita harapkan (kita berharap terjadi musim dingin yang dingin) dan cuaca adalah apa yang kita dapatkan (setelah berharap terjadi musin dingin, kita mendapatkan salju atau hujan). Pada kenyataanya iklim bumi memanas sejak tahun 1900 akibat meningkatnya aktivitas manusia di berbagai bidang khususnya industri yang memerlukan sumber energi fosil menyebabkan pemanasan global berdampak pada perubahan iklim.

Menurut  IPCC,  kenaikan  temperatur  global  semenjak  tahun  1901  mencapai  0,89˚C.  Di kawasan  Asia  Tenggara,  tercatat  kenaikan  temperatur  pada  kisaran  0,4–1˚C. Diperkirakan  kenaikan  temperatur  di  wilayah  Asia  Tenggara  untuk  jangka  menengah  di tahun-tahun mendatang (2046 – 2065) akan terjadi pada rentang 1,5-2˚C. Pada masa-masa ini,  kenaikan  temperatur  yang  paling  tinggi  akan terkonsentrasi  di  daerah-daerah  bagian Barat Laut yaitu di negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Untuk jangka panjang (2081-2100), kenaikan temperatur akan berada di rentang 2-4˚C yang akan  menyebar  ke  seluruh  daratan  secara  merata.  Suhu  tertinggi  di  siang  hari  akan mencapai 3-4˚C lebih tinggi dari temperatur rata-rata saat ini yang menyebar secara merata di seluruh daratan di kawasan Asia Tenggara.

Curah  hujan  diperkirakan  akan  meningkat  di  negara-negara  seperti  Indonesia  dan Papua  Nugini.  Sedangkan  di  negara-negara  seperti  Thailand,  Laos,  Myanmar,  Kamboja, dan  Vietnam,  curah  hujan  diperkirakan  akan  menurun  sebesar  10%-20%  di  bulan  Maret sampai Mei. Secara keseluruhan, curah hujan tahunan diperkirakan akan meningkat, kecuali di bagian Barat Daya Indonesia.  Kelembaban tanah akan meningkat hingga 1 mm di bagian Barat Daya dari kawasan ini (Papua Nugini) dan penurunan sekitar 0,6 mm di bagian barat region ini, yaitu di negara-negara Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, sebagian Indonesia,dan sebagian Myamar.

Data dan temuan IPCC ini juga menguatkan laporan Bank Dunia dengan judul “Turn Down the  Heat  –  Climate  Extremes,  Regional  Impacts  and  the  Case  for  Resilience”  yang  dirilis pada  bulan  Juni  2013.  Laporan  tersebut  menyatakan  bahwa  kawasan  pesisir  pantai  di seluruh  Asia  Tenggara  akan  mengalami  kenaikan  muka  air  laut  10-15 %  lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan muka air laut global. Kenaikan muka air laut di tahun 2050 akan mencapai hingga 50 cm dan 100 cm di tahun 2090, dimana kota-kota besar di Asia Tenggara seperti Jakarta, Bangkok, Ho Chi Minh, Manila, dan Yangon, akan terkena dampak yang paling besar.

Terjadinya perubahan iklim telah banyak dibuktikan secara ilmiah. Musim kemarau yang semakin panjang serta musim penghujan yang relative pendek denhan intensitas hujan yang tinggi merupakan bukti nyatakan adanya perubahan iklim. Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kekeringanyang berkepanjangan, gagal panen, krisis pangan, krisis air bersih, kenaikan muka air laut serta banjir dan longsor. Dampak dari perubahan iklim akan sangat dirasakan oleh negara-negara berkembang karena tidak mampu membangun infrastrukur untuk beradaptasi.

Pembahasan tentang konsep perubahan iklim mulai mengemuka di tingkat dunia pada saat  KTT Bumi di Rio De Jeneiro tahun 1992. Pada awalnya KTT Bumi di Rio De Jeneiro masih membahas masalah lingkungan hidup sebagai lanjutan pertemuan di Stockholm. Akan tetapi, oleh karena masalah lingkungan ternayata sudah dipengaruhi juga dengan isu perubahan iklim, maka pertemuan KTT Bumi juga membentuk komisi atau Kerangka Kerja Konvensi PBB Untuk Perubahan Iklim atau United Nation Framework Convention on Climate Change (Siswono, 2015)

Melalui KTT di Rio de Jeneiro dihasilkan suatu kesepakatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang merupakan penyebab perubahan cuaca. Pertemuan tersebut juga meneyepakati penggolongan negara-negara yang didasarkan pada seberapa banyak negara tersebut ikut memberi andil pada emisi gas rumah kaca. Disepakati ada dua golongan yaitu :

Anex 1: yaitu negara maju yang konstribusi dalam emisi gas rumah kaca (GRK) melalui kegiatan industri dan trasnportasi dan memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi.

Non-Anex 1 : Yaitu negara berkembang yang berkontribusi dalam emisi GRK secara alami dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah daripada negara-negara Anex 1.

Negara-negara yang tergolong dalam Anex 1 diwajibkan menurunkan emisi GRK rata-rata 5,2% dari tingkat emisi tersebut pada tahun 1990. Pembahasan tentang konsep perubahan iklim kembali dilakukan di Kyoto, Jepang, pada Desember 1997 yang dikenal dengan Protokol Kyoto.  Tujuan kesepakatan protokol Kyoto ini adalah mengurangi rata-rata emisi dari 6 (enam) gas rumah kaca, yaitu CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, dan PFC yang dihitung rata-rata selama lima tahun dari 2008 sampai 2012. Adapun target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Eropa, 7% untuk Amerika Serikat, 6% untuk Jepang.

Pada tahun 2015, negara-negara di dunia kembali melakukan pertemuan di Paris guna membahas tentang perubahan iklim. Setelah berunding selama dua minggu, sebanyak 195 negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau COP di Paris, Perancis akhirnya mengeluarkan Kesepakatan Paris (Paris Agreement). Kesepakatan Paris merupakan kesepakatan internasional sebagai komitmen bersama dunia untuk memerangi perubahan iklim.

Berdasarkan perjanjian yang disepakati, semua negara setuju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secepat mungkin. Ada lima point yang disepakati secara bersama diantaranya yaitu : Pertama, perlu dilakukan upaya mitigasi dengan mengurangi emisi karbon dengan cepat, untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius (2˚C) dan berupaya menekan hingga 1,5 ˚C.Kedua, sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi harus dilakukan secara transparan. Ketiga, upaya adaptasi harus dilakukan dengan memperkuat kemampuan-kemampuan negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Keempat, memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim, dari kerusakan. Kelima, bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

  • Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim di Indoensia

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pembangunan di Indonesia diakui telah mencapai banyak kemajuan baik dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Data dari BPS menunjukan dari sisi pertumbuhan ekonomi, selama periode 2005-2011, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif pada kisaran 5 sampai 6,5% per tahun.

Dari capaian pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5% tersebut, pendapatan per kapita penduduk Indonesia juga meningkat hampir dua kali lipat dari Rp14.991,1 ribu pada tahun 2006 menjadi Rp30.813,0 ribu pada tahun 2011. Bersamaan dengan itu, angka pengangguran juga menurun dari 11,2 % pada tahun 2005 menjadi 6,5% pada tahu 2011. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan dari 15,9% pada tahun 2005 menjadi 12,4% pada tahun 2011.

Kemajuan di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi juga telah banyak dicapai diantaranya Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar yang telah mencapai 91% pada tahun 2011, sementara APM SMP mencapai 68%. Demikian juga dengan Angka Melek Huruf (AMH) dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2005. AMH tahun 2011 nasional telah mencapai 92,81. Gambaran tentang pembangunan ekonomi dan sosial saja mungkin tidak cukup untuk menilai pembangunan Indonesia. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pembangunan bidang yang lain, salah satunya adalah lingkungan.

Tabel 1. Perbandinagn Pertumbuhan PDRB tahun 2006-2010

Data pada tabel di atas menunjukkan perbandingan pertumbuhan antara PDRB di 5 kepulauan Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan lahan kritisnya. Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat bahwa dari tahun 2006-2010 setiap kepulauan di Indonesia mengalami pertumbuhan PDRB sebesar 4-8% dan secara nasional sebesar 5,73%. Akan tetapi, sejalan dengan pertumbuhan PDRB, Indonesia juga mengalami pertumbuhan lahan kritis sebesar 1,38%, dengan pertumbuhan lahan kritis terbesar pada kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Tabel 2. Perbandingan IPM dan IKLH tahun 2009-2011

Data perbandingan IPM dan IKLH dianalisa melalui kondisi per provinsi. Provinsi yang memiliki IPM tertinggi seperti DKI Jakarta, memiliki IKLH dengan peringkat terendah dan dari tahun 2009 ke 2011 IKLH DKI Jakarta mengalami penurunan. Sulawesi Utara dengan IPM yang meningkat dan konstan pada peringkat 2 pada 2009-2011 menunjukkan IKLH yang memburuk dari tahun 2009 ke 2011, dari peringkat 1 turun menjadi peringkat 6. Papua juga menunjukkan penurunan kualitas lingkungan seiring dengan peningkatan IPM. IPM yang meningkat dari tahun 2009 ke 2011, menyebabkan penurunan IKLH dari 75,3 menjadi 68,51.

Provinsi dengan pertumbuhan IPM yang cenderung konstan, seperti Bengkulu dan Kalimantan Tengah menunjukkan perbaikan kualitas lingkungan (IKLH yang meningkat dari 2009 ke 2011. Secara nasional, IPM meningkat dari 2009-2011 dan IKLH juga meningkat dari 2009 ke 2011, tetapi saat tahun 2011 merupakan penurunan dari tahun 2010. Dari penjelasan tersebut, kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara pembangunan dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, Indonesia perlu memikirkan konsep pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan ekonomi diiringi juga dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia harus meningkatan pemakaian sumber daya terbarukan dan penggunaan energi yang lebih efisien. Data Statistik Lingkungan Hidup Indoensia tahun 2013, penggunaan energi fosil, seperti batubara, BBM, dan gas bumi menunjukkan peningkatan dari tahun 2006 – 2011, sedangkan penggunaan energi biomasa mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dari tahun 2006-2011..

Terkait dengan isu perubahan iklim, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lembaga di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) menyebutkan bahwa perubahan iklim disebabkan oleh berbagai hal yang satu dan lainnya saling terkait. Sektor energi merupakan penghasil emisi karbon yang menggelontorkan 12.628 Mt CO2 ke atmosfer.

Selain itu deforestasi dan degradasi hutan dituding sebagai penyumbang emisi karbon terbesar kedua yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim global. Negara-negara seperti Brazil dianggap menyumbang emisi yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 2.563 dan 1.372 Mt CO2. Peringkat ketiga penghasil emisi adalah sektor pertanian, dengan total emisi sebesar 2.912 Mt CO2 yang didominasi negara Cina, diikuti Brasil dan India. Sedangkan emisi karbon yang berasal dari sampah diperkirakan sebesar 635 Mt CO2 yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Cina dan India. Total emisi karbon yang dihasilkan empat sektor tersebut mencapai kurang lebih 20.645 t CO2 (IPCC, 2000).

Berdasarkan data Human Development Report yang dirilis United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2008, Indonesia ditempatkan sebagai negara dengan peringkat ke-14 untuk penghasil emisi karbon di dunia, jauh dibawah negara-negara maju yang menggelontorkan karbon ke atmosfer dari kegiatan industri.  Emisi GRK yang terjadi di sektor kehutanan Indonesia sebagian besar bersumber dari deforestasi (konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, prasarana wilayah) dan degradasi (penurunan kualitas hutan) akibat illegal logging, kebakaran, over cutting, perladangan berpindah dan perambahan.

Dalam upaya penaggulangan perubahan iklim, pemeritah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN – GRK) dan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). RAN-GRK adalah rancangan jangka menengah dan jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah dalam rencana penuruan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca yang diturunkan adalah yang berasalah dari sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan limbah. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menyusun secara detail program pengurangan emisi dari sektor-sektor tersebut dan juga detail nilai dan sumber pendanaan yang digunakan. RAN-GRK ini disusun untuk mengarahkan pemerintah dalam melaksanaka komitmennya mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26%. Selain secara nasional, rancangan ini juga disusun untuk setiap daerah, yaitu melalui RAD-GRK.

Berdasarkan studi tentang Mitigation Fiscal Framework (MFF) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan United Nation Development Programme (UNDP) tahun 2012, jika diasumsikan alokasi belanja untuk lingkungan hidup (khususnya untuk mitigasi perubahan iklim) konstan selama tahun 2010 hingga 2020, penurunan emisi yang dihasilkan adalah 116 juta ton emisi CO2 atau sebesar 15%. Lebih lanjut, apabila alokasi belanja ditambah sampai sesuai dengan RAN-GRK dengan pertambahan proporsional tahun 2020, didapatkan hasil pengurangan emisi sebesar 147 juta ton emisi CO2 atau sebesar 20%. Hal ini menunjukkan adanya gap negatif sebesar 6% untuk mencapai komitmen pengurangan emisi sampai 26% (lukasbn.wordpress.com, 2016).

Kondisi kebijakan fiskal di atas menunjukkan bahwa pemerintah kurang konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan komitmennya dalam pengurangan emisi. Kebijakan tersebut juga tidak sesuai dengan RAN-GRK yang telah pemerintah susun. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase anggaran untuk alokasi lingkungan hidup yang semakin menurun tiap tahunnya. Apabila pendanaan konstan sejak tahun 2012, dana tersebut tidak cukup untuk mencapai tujuan pengurangan emisi, tetapi pemerintah dalam RAPBN tahun 2015, pemerintah justru menurunkan alokasi dana untuk lingkungan hidup.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan dana belum dilakukan dengan baik karena penggunaan dana masih digunakan untuk hal yang belum berdampak langsung pada perbaikan kualitas lingkungan. Selain itu, realisasi dari pendanaan juga masih terbatas. Hal tersebut mungkin terjadi karena sulitnya dalam penerapan pendanaan yang ada terhadap program perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Jika dilihat dari beberapa indikator pembangunan di Indonesia yang dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa belum terdapat keseimbangan antara pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. Indonesia harus mengurangi besarnya tekanan terhadap lingkungan sebagai dampak pembangunan ekonomi.

Kebijakan penganggaran di sektor pengelolaan lingkungan harus lebih perhatikan dan ditingkatkan lagi. Pemerintah pusat dapat memasukkan komponen lingkungan melalui transfer daerah secara implisit terhadap DAU (selama ini dana lingkungan hidup hanya masuk dalam DAK . Pemerintah harus cermat dalam memperhatikan kondisi wilayah yang menghasilkan emisi terbesar dan memiliki lahan kritis terbanyak untuk diberikan dana transfer daerah yang lebih besar. Hal ini dilakukan untuk memberi insentif bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan RAD-GRK dan konservasi lahan.

 

DAFTAR PUSTAKA 

Fauzi. A. 2004, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Fauzi. A. dan Alex. O. 2014. The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 05. 01.

Moldan B dan Dahl AL. 2007. Meeting Conceptual Challenges dalam Hak T, Moldan B, Dahl AL (Ed.) Sustainability Indicators: A Scientific Assessment. Scientific Committee on Problem of the Environment (SCOPE).

Pezzey, John. 1992. Sustainability: An Interdiciplinary Guide. Environmental Values 1 (4): 321-62.

Setiawan, Bakti. 2000. Kota yang Berkelanjutan. Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Siswono, Eko. 2015. Ekologi Sosial. Penerbit Ombak. Yogyakarta

Tusianti E. 2013. Synergistic Development Performance In Indonesia Making Sustainable Development Practical.[Tesis]. Bandung: Insitut Teknologi Bandung dan University of Groningen