JAKARTA – Kondisi kesehatan Gubernur Papua Lucas Enembe yang menderita stroke empat kali dan saat ini tidak aktif membuat Lucas dan keluarganya tidak memenuhi panggilan KPK.
Namun juga berdampak menghambat percepatan pelayanan pemerintah dan masyarakat ke tanah surga.
Ada suara dari masyarakat setempat bahwa pejabat publik yang ingin mereka temui di cabang tidak ada, sehingga mereka tidak dapat menerima layanan.
Paulinus Ohey, koordinator Intelektual Muda Kepausan, juga mengeluhkan hal yang sama.
Paulinus mengatakan penyakit Gubernur Lucas Enembe dan korupsi yang dihadapinya kini telah mengganggu jalannya pemerintahan.
Paulinus Ohi mengatakan pada Senin (17/10/2022) bahwa ”Sangat penting bagi Gubernur untuk melakukan proses pelayanan publik kepada pemerintah.
Menurut Paulinus, mencopot Lucas Enembi dari jabatan gubernur karena sudah lama sakit memiliki tiga manfaat sekaligus.
Lucas lebih fokus pada perawatan kesehatan dan lebih siap menghadapi proses hukum, dan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat tetap optimal.
Kondisi gubernur sedang buruk, tetapi pemerintah harus tetap bekerja. Ia menekankan perlunya Mendagri untuk memberhentikan sementara gubernur dalam kasus ini guna memulihkan kesehatannya dan menempuh proses hukum yang sedang dihadapinya saat ini.
Sebagai kuasa pengguna anggaran, Paulinus menambahkan, kehadiran gubernur sangat penting.
Dengan adanya penguasa baru, segala kendala dapat diatasi dalam menjalankan roda pembangunan di Papua.
Dia juga menyebutkan penunjukan Lucas Enyembe sebagai kepala klan kepausan besar.
Menurutnya, ini adalah kesalahan yang tidak biasa ditemukan di tanah Papua.
“Ini bisa menimbulkan perpecahan di antara masyarakat adat di wilayah Papua,” kata Paulinus.
Dia memohon agar tidak ada lagi upacara pengukuhan di masa depan, seperti yang dilakukan Komisi Adat Papua.
Dia dengan tegas menolak dan tentu saja tidak mengaku.
“Lucas berasal dari adat Lavajo, jadi dia tidak bisa langsung diangkat menjadi kepala suku besar di semua adat yang ada. Kami menolak,†tutup Bolinus.
